(ilmu) Cosmopolitanism atau Kosmopolitanisme

Dalam dunia Hubungan Internasional terdapat tiga Grand Theory yang menjadi dasar pemahaman ilmu Hubungan Internasional, yaitu Realisme, Liberalisme, dan Marxisme. Ketiga teori ini mencoba memahamkan dunia sebagai bagian dari diri mereka. Misalnya, realisme yang menganggap bahwa dunia adalah sebuah sistem internasional yang anarkis dan setiap negara harus kuat dan mampu bertahan dari negara lainnya, liberalisme yang sangat menghargai hak-hak dan kebebasan setiap manusia dalam mengurus hidup mereka dan negara mendapat porsi yang kecil untuk mengurusnya, kemudian terakhir adalah marxisme dan sistem kelas masyarakat internasionalnya .

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, dan akibat perkembangan teknologi informasi serta demokrasi di seluruh dunia mendorong kemunculan semangat pluralisme. Pluralisme menekankan pentingnya identitas, politik, dan interaksi negara maupun aktor internasional lainnya. Kemudian, adanya pergeseran dari pentingnya metode dan nilai-nilai yang dianut positivist menjadi pentingnya penekanan sebuah interpretasi dan pengetahuan adalah awal perdebatan antara post-positivist dan epistemological approach (Lapid ,1989).

Post-positivisme adalah sebuah penyebutan umum untuk menandai teori maupun pendekatan yang mulai berkembang sejak akhir 1970an. Beberapa teori atau pendekatan yang masuk dalam post-positivisme adalah critical theory, konstruktivisme, feminisme, dan postmodernisme. Selain itu, dalam post-positivisme terdapat sebuah perdebatan terori hubungan internasional yang bersifat normatif antara kosmopolitanisme dan komunitarianisme (Wendt, 1999; Walker, 1993; Linklater, 1998; Sylvester, 1994). Kemudian, dalam karya tulis ini selanjutnya akan dibahas lebih jauh mengenai apa itu kosmopolitanisme dan bagaimana perkembangannya.

  

KOSMOPOLITANISME (COSMOPOLITANISM)

Dasar pemahaman kosmopolitanisme adalah bersumber dari peradaban Barat. Pemikiran utama cosmopolis atau kota universal memiliki peranan penting dalam filosofi Stoic dan kekristenan. Beberapa teori politik dan sosial telah mengakui konsep ini. ada yang menganggapnya sebagai bagian dari politik kiri dan ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah alternatif bagi nasionalisme yang etnosentrik.

Menurut Oxford English Dictionary, kosmopolitanisme berasal dari kata cosmophil yang berarti seseorang yang akrab dengan dunia dan menghindari kekerasan. Sementara itu, menurut Colin Wight, kosmopolitanisme merupakan sebuah doktrin yang percaya bahwa kesetiaan politik kedaerahan harus dihilangkan demi identifikasi etik yang lebih tinggi dengan kemanusiaan, dan masyarakat internasional harus dikorbankan dalam prosesnya.

Terdapat banyak definisi para ahli Hubungan Internasional dalam memahami kosmopolitanisme, namun sebuah titik awal mampu menyatukan mereka. Titik awal tersebut adalah sebuah anggapan bahwa manusia memiliki dua kewajiban, yaitu sebagai warga sebuah kota dan warga dari dunia. Sehingga setiap manusia memiliki kewajiban untuk menyebarkan kebaikan dan menghindari penggunaan kekerasan maupun dampak yang mampu merusak.

Salah satu alasan utama kemunculan kosmopolitanisme dalam dunia internasional adalah akibat meningkatnya kesadaran antar negara dalam berbagai isu atau masalah internasional yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, meskipun itu adalah bagian dari agenda politik internasional mereka. Misalnya saja masalah kemanusiaan, kejahatan transnasional, dan lingkungan. Selain itu, munculnya individu-individu atau tingkatan non-state yang memiliki kelebihan daripada negara dalam menghadapi berbagai persoalan dunia internasional ikut menguatkan kehadiran kelompok cosmopolist. Mengingat bahwa individu tidak perlu memiliki sikap atau formalitas yang dimiliki oleh negara, membuat mereka bisa lebih cepat dan reaksioner dalam sebuah isu atau wacana. Selain itu, adanya beberapa aktor yang memang telah memiliki kedekatan dalam masalah tersebut, baik melalui orang atau jaringan, tempat dan waktu, atau kebudayaan yang ikut mendukung kesiapan mereka dibandingkan dengan negara.

Bagi beberapa ahli teori, kosmopolitanism mengacu kepada kemungkinan-kemungkinan yang melingkupi demokrasi global dan masyarakat dunia atau sebuah kerangka kerja bagi kerjasama antara gerakan sosial antar bangsa. Dengan meningkatnya publikasi mengenai kosmopolitanisme, juga ikut terbuka tiga cara untuk memahami dan mempelajari lebih jauh apa yang dimaksud kosmopolitanisme. Tiga cara itu adalah:

1.      Kosmopolitanisme mengacu kepada kondisi sosiokultural sesuai dengan tujuan sebuah dunia kosmopolitan. Seiring jalan, semakin banyak manusia yang akan melakukan perjalanan jauh yang melintasi batas negara, politik dan budaya, yang berarti mereka akan merasakan berbagai macam makanan, adat, busana, dll. Namun demikian, paham ini hanya membatasi lingkupannya kepada kelompok elite yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, misalnya saja orang-orang kaya, akademisi, ilmuwan, atlet, dan semua tipe manusia seperti ini yang tidak terikat dalam kepentingan politik tertentu. Jadi kosmopolitanisme adalah masalah konsumerisme, bagaimana seorang elite memiliki kekayaan disbanding yang lainnya dan menggunakannya untuk menuju berbagai tempat di dunia.

2.      Kosmopolitanisme mengacu kepada ideologi dan filosofi. Dalam hal ini, filsuf politik kontemporer mencoba membagi dan memasukkan diri mereka sebagai komunitarian, yaitu mereka yang percaya bahwa prinsip moral dan tanggungjawab harus ditempatkan terpisah dan terkotak-terkotak dan juga secara konstektual, dan cosmopolitan, yaitu mereka yang melihat diri mereka sebagai bagian dari masyarakat dunia, lalu berusaha menciptakan sebuah lingkungan beradab dengan pengakuan segala hak azasi manusia secara ideal.

3.      Kosmopolitanisme adalah sebuah proyek politik bagi aturan baru struktur politik transnasional yang disebut juga sebagai cosmopolitan democracy. Konsep ini berusaha menciptakan global governance yang memiliki kemampuan dalam membatasi kedaulatan negara. Sehingga pada akhirnya kekuasaan sebuah negara dalam beberapa sector akan dapat dicampuri oleh kehadiran para cosmopolitan ini. dua wilayah yang telah menjadi lokasi potensial untuk menciptakan kondisi ini adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Hingga saat ini dalam beberapa konsep, kosmopolitanisme masih menjadi sebuah hal yang abstrak. Beberapa ahli yang meneliti dan mengkaji kosmopolitanisme antara lain Martha Nussbaum yang sedang mengkaji visi yang lebih detail tentang pendidikan kosmopolitan, kemudian David Held yang mempelajari demokrasi kosmopolitan. Ia bahkan mampu membagi kosmopolitanisme menjadi tiga tipe, yaitu: politik, legal, dan liberal. David Held bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai tugas, prerogatif institusional, hak moral, dan faktor politik etis para kosmopolitan yang bertujuan menciptakan tatanan konstitusional dunia baru.

Sebagai Referensi:

Linklater, Andrew and Hidemi Suganami. 2006. The English School of International Relations, New York: Cambridge University Press.

Jahn, Beate. 2006. Classical Theory in International Relations, New York: Cambridge University Press.

Griffiths, Martin, Terry O’Callaghan and Steven C. Roach. 2008. International Relations: The Key Concepts Second Edition, Oxon: Routledge.

Burchill, Scott, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit and Jacqui True. 2005. Theories of International  Relations Third Edition, New York: Palgrave Macmillan.